Don’t be afraid of advanced slowly, be afraid of nothing progress (งˆ▽ˆ)ง

BAB I

PENDAHULUAN

 1.      Latar Belakang

Indonesia adalah negara modern dalam abad kedua puluh ini. Ia memproklamasikan kemerdekaannya setelah Perang Dunia II selesai. Dunia modern ini ditandai dengan majunya teknologi. Perkembangan teknologi, lebih-lebih sejak pertengahan kedua abad kedua puluh, membawa implikasinya ke dalam kehidupan.

Salah satu implikasinya adalah adanya kecenderungan kepada dehumanisasi. Dehumanisasi ini harus dihindarkan. Itulah sebabnya mengapa dasar negara Indonesia harus menjamin adanya kemakmuran spiritual dan material. Kita menyaksikan bahwa pembangunan yang berdasarkan atas penekanan terhadap kemakmuran material dapat mendatangkan masalah dalam dunia modern. Dalam hubungan itulah terletak pentingnya suatu pembangunan yang berdasarkan atas suatu keseimbangan spiritual dan material. Dalam hal ini, Pancasila khususnya untuk bangsa Indonesia, sangatlah tepat untuk menjawab tantangan zaman.

Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia berlalu dengan melewati suatu proses waktu yang sangat panjang. Dalam proses waktu yang panjang itu dapat dicatat kejadian-kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perjuangan.

Dan Dasar Negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah Negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar Negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Replubik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan Negara dan seluruh kehidupan Negara Replubik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai arti menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan pancasila sebagai dasar Negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila.

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar Negara (Suhadi,1998). Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimana keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila. Empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lebih lanjut terjelma ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Barulah dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu diuraikan lagi ke dalam banyak peraturan perundang-undangan lainnya, seperti misalnya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

 2.      Perumusan Masalah

  • Bagaimana sejarah asal mula lahirnya Pancasila?
  • Bagaimana dinamika Pancasila sebagai dasar Negara?
  • Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar Negara?

3. Tujuan dan Manfaat

3.1  Tujuan Penulisan

  • Menjabarkan asal mula kelahiran Pancasila hingga menjadi dasar Negara
  • Menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan hingga terlahirlah pancasila.
  • Memberi penjelasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara.

3.2  Manfaat Penulisan

Dengan adanya penyusunan makalah ini, diharapkan kita sebagai warga Negara Indonesia mampu menghargai semua perjuangan nenek moyang kita untuk mencapai ini semua. Dan tentunya dengan harapan kita mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kita.

BAB II

PEMBAHASAN

 

A.       SEJARAH SINGKAT BANGSA INDONESIA ZAMAN KERAJAAN-KEBANGKITAN NASIONAL

1.         Sekitar Abad V-XVI

Bangsa Indonesia mengenal hidup berkelompok dalam susunan desa atas dasar musyawarah dan gotong-royong. Mereka mengadakan pemujaan terhadap roh (arwah) nenek moyang mereka. Diantara nenek moyang itu, arwah kepala suku menempati posisi yang penting. Semasa hidupnya, kepala suku mempunyai kedudukan yang sangat penting dan sacral. Setelah meninggal, arwahnya mendapat pemujaan yang khusus dan dianggap dapat juga member hadiah kepada yang berjasa dan menghukum yang bersalah.

Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa kira-kira sekitar abad kelima Masehi berdirilah kerajaan-kerajaan di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai (Kalimantan Timur) dan Taruma Nagara (Jawa Barat). Kedua kerajaan tersebut merupakan kerajaan Hindhu tertua di Indonesia.

Pada sekitar abad ketujuh Masehi berdirilah Kerajaan Sriwijaya yang pusatnya diperkirakan terletak di Palembang. Kerajaan ini adalah kerajaan maritime. Sriwijaya menjadi pusat perniagaan dan pusat kebudayaan (agama) di Asia Tenggara. Letaknya yang sangat strategis pada jalur laut antara India dan Cina serta penguasaan atas kunci lalu lintas di Indonesia bagian barat, seperti Selat Sunda (686 M) dan Selat Malaka (775 M) memberikan kemajuan yang pesat pada pertumbuhannya. Dengan demikian, Sriwijaya menjadi penguasa utama pada pelabuhan-pelabuhan di pesisir timur Sumatera, Singapura, dan pantai barat Malaysia. Sriwijaya telah menjelma manjadi kekuatan besar yang disegani dalam percaturan politik di Asia Tenggara. Sebagai negara besar, Sriwijaya mengadakan hubungan dengan Cina di Asia Timur, dan juga India di Asia Selatan.

Kemakmuran mendorong kerajaan itu mengembangkan diri dalam dunia kebudayaan. Universitas agama Budha berkembang dengan baik di kerajaan itu. Banyak musafir dari Cina belajar di Sriwijaya mengenai agama Budha dan bahasa Sansekerta sebelum melanjutkan studinya di India. Bahkan terdapat pula guru-guru besar tamu dari India yang mengajar di sana, antara lain Dharmakitri. Sriwijaya juga mengirim pemuda-pemudanya ke India untuk belajar bahkan para raja Sriwijaya pernah membuat asrama untuk tempat para pelajar tadi di Nalanda (daerah Bengal, India Utara)  dan Nagapatna (di pantai Malabar di India Selatan).

Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah raja Balaputra (850 M). Pada waktu itu hubungannya dengan India sangat erat. Setelah Sriwijaya mengalami kemunduran, peranannya kemudian sebagai negara besar di Indonesia digantikan oleh Majapahit (abad ke 13 M) yang pusatnya terletak di sekitar Mojokerto.

Sebelum Majapahit muncul, sudah bangkit terlebih dahulu banyak kerajaan-kerajaan kecil di Jawa Tengah dan Jawa Timur silih berganti. Di Jawa Tengah muncul kerajaan-kerajaan: Kalinga (abad ke 7 M), Sanjaya (abad ke 8 M), Syailendra (abad 8-9 M). Refleksi puncak budaya Jawa Tengah ini dalam periode kerajaan-kerajaan itu adalah menjulangnya stupa Borobudur pada abad 9 M dan candi Prambanan pada abad ke 10 M. betapa hebatnya potensi budaya bangsa Indonesia dalam masa yang silam. Bangunan yang hebat dan mengagumkan itu hanya dapat dilaksanakan atas semangat dan kerja gotong-royong masyarakat yang berlandaskan jiwa keagamaan.

Di Jawa Timur berkembang kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Isana (abad ke 9 M), Darmawangsa (abad ke 10 M), Airlangga (abad ke 11 M), Kediri (abad ke 12 M), dan Singasari (abad ke 13 M). Kemudian yang erat hubungannya dengan kerajaan Majapahit adalah kerajaan Singasari. Singasari dengan rajanya yang terakhir, Kertanegara, telah mengadakan hubungan dengan Kamboja. Hubungannya dengan Cina tidak dapat berjalan dengan lancar. Kenudian menimbulkan sengketa antara dua kekuasaan itu. Sengketa ini diselesaikan dengan kekerasan oleh Cina yang mengirimkan suatu ekspedisi ke tanah Jawa (1292 M). Kaisar Cina pada waktu itu adalah Kubilai Khan. Ekspedisi ini tidak menjumpai Kertanegara yang telah tewas dalam pertempuran melawan Kediri (1292 M). Dalam kondisi konstelasi politik ini terjadilah pertarungan dan permainan politik antara Jayakatwang dari Kediri, Raden Wijaya (menantu Kertanegara) yang telah mendudukkan diri kepada Kediri, dan ekspedisi Cina yang dikirim oleh Kubilai Khan. Dalam pertarungan ini muncullah Raden Wijaya sebagai pemenang yang kemudian mendirikan kerajaan Majapahit.

Mulailah kerajaan Majapahit (1293 M) dan yang akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang (1521 M). Kerajaan ini mencapai puncaknya di bawah pemerintahan raja Hayam Wuruk, di bawah asuhan Mahapatih Gajahmada yang selalu siap dibantu oleh Laksamana Nala dengan armadanya yang waspada mengawasi Nusantara.

Gajah Mada, Mahapatih Majapahit (1331- 1364 M) menggantikan Arya Tadah; ia sangat gandrung kepada persatuan Nusantara. Hal ini terbukti dari “Sumpah Palapa” yang diucapkan pada tahun 1331 M di muka para menteri di tengah-tengah paseban. Ia berkata “Saya baru akan berhenti menikmati palapa jikalau seluruh nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara: jika Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik sudah dikalahkan”.

Sebagi negara yang berdaulat, Majapahit melindungi wilayah-wilayah kekuasaannya yang meliputi daerah Malaysia dan wilayah-wilayah Republik Indonesia sekarang. Di samping itu, Majapahit memiliki politik hubungan antar bangsa yang terungkap dalam semboyan “Mitreka Satata” yang berarti “Persahabatan dengan dasar saling menghormati” dengan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, seperti Birma (sekarang Myanmar), Kamboja, Thai dan lain-lain.

Kehidupan keagamaan di kerajaan Majapahit dilukiskan dengan baik sekali oleh Empu Tantular di dalam karangannya Sutasoma dengan kalimat “Bhinaneka Tunggal Ika tan hanna darma mangrua” yang berarti walaupun berbeda, satu adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan berbeda. Agama-agama hidup berdampingan secara damai dan dilindungi oleh negara. Sasanti Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum pada lambing negara kita sekarang ini adalah rumusan Empu Tantular di dalam kitabnya.

Di samping itu, kitab Sutasoma juga memuat “Pancasila Krama” yang berarti “Lima dasar tingkah laku”, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras.

Tetapi sinar kerajaan Majapahit makin lama makin pudar. Wafatnya Mahapatih Gajah Mada (1364 M), Prabu Hayam Wuruk (1389 M), dan seringnya terjadi perselisihan di antara keluarga raja mempercepat keruntuhan negara itu. Kapan kerajaan Majapahit itu runtuh, tidak ada ketentuan yang pasti. Candarasengkala “Sirna Hilang Kertaning Bumi” yang disebut di dalam Babad Tanah Jawi menunjukkan kepada kita bahwa Majapahit sudah tidak berdaulat lagi pada tahun 1478 M.

2.         Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Imperialisme Barat

Menjelang abad XVI, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Bersamaan dengan itu, muncullah pusat-pusat kekuasaan baru di daerah pesisir, seperti kesultanan Demak, yaitu sebuah kerajaan Islam yang penting pada masa itu. Dilihat dari sejarah sejarah pertumbuhan agama di Nusantara, masa itu merupakan perkembangan agama Islam besar pengaruhnya terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Pengaruh itu tidak hanya dalam bidang agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga meliputi bidang yang lain seperti ekonomi, politik, dan sosial-budaya.

Dengan adanya kerajaan Islam di Nusantara, mulailah  berdatangan pedagang Eropa di perairan Indonesia. Mereka adalah orang Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Daya tarik yang utama adalah perdagangan rempah-rempah di Eropa yang mendatangkan keuntungan besar. Persaingan di antara pedagang Eropa tidak dapat dihindarkan. Sementara itu, mulai timbul perlawanan bangsa kita terhadap mereka.

Tindakan sewenang-wenang Portugis di Ternate dan sekitarnya mendapat perlawanan dari penduduk setempat. Serentak dengan itu, Ternate dan Tidore yang sebelumnya saling bermusuhan, bersatu untuk mengenyahkan Portugis dari Maluku. Tindakan ini dipimpin oleh raja Ternate, Baabullah. Sebelumnya pernah ada usaha bangsa Portugis untuk menanamkan kekuasaannya di Indonesia bagian barat, yaitu dengan menyerang Sunda Kelap, pelabuhan Kerajaan Pajajaran (1527). Usaha ini gagal karena dapat dipatahkan oleh Fatahillah, seorang panglima Demak yang mengadakan ekspedisi ke Sunda Kelapa dan sejak saat itu Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta.

Pada akhir abad ke 17 gabungan pedagang Belanda yang dikenal dengan Vereenigde Oost-Indische Compagnie ( VOC) mulai berusaha menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Dalam memperebutkan kekuasaan itu, Belanda berhasil menyingkirkan saingannya satu per satu. Ambon dapat direbutnya pada tahun 1605. Selat Sunda yang sangat strategis itu ingin dikuasainya dengan menguasai Bandar Jayakarta. Setelah melalui perjuangan yang lama, akhirnya Jayakarta jatuh dan sejak saat itu diganti namanya dengan Batavia(1619 M).

Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) merupakan benteng perlawanan terhadap Kompeni. Dua kali Batavia digempur Mataram (1628 dan 1629). Dalam menghadapi perlawanan Mataram ini, Gubernur Jendral Kompeni J.P.Z Coen tewas. Sultan Agung merupakan musuh utama Belanda pada waktu itu. Serangan Sultan Agung ini menyadarkan Belanda bahwa kedudukannya di Batavia tidak akan aman selama Sultan Agung masih bertahta di Mataram.

Belanda menyadari pula akibat dari persahabatan antara Mataram dan Portugis, sehingga hal ini menjadi motivasi baginya untuk menyerang Malaka. Pada tahun 1641 Malaka diserang oleh Belanda dan akhirnya dapat ditakhlukkannya. Perdamaian dengan Mataram secepatnya dapat diwujudkan oleh Belanda setelah wafatnya Sultan Agung (1645). Pengganti-pengganti Sultan Agung merupakan sultan-sultan yang bersikap lemah sehingga dengan politik devide et impera Belanda berhasil memecah belah Mataram.

Perlawanan bangsa kita tidak berhenti dengan adanya kegagalan untuk mengusir Belanda, bahkan setelah Kompeni dibubarkan dan menyerahkan tanah air kita sebagai jajahan kepada kerajaan Beland, perlawanan terhadap penjajahan itu merupakan cirri yang menonjol dalam sejarah bangsa kita pada abad ke-19. Serangan dimulai dari Cirebon pada 1806 dan 1818. Kemudian menyusul  berturut-turut Palembang (1811, 1819, 1824), Kalimantan Barat (1822), Seram (1829-1893), Kalimantan Selatan (1923), daerah Lampung (1825, 1832, 1834), Jawa Tengah (1825-1830), Barus Tapanuli (1839), Singkel Aceh Selatan (1840), Bali (1846-1849), Silindung Tapanuli (1858-1871), Jambi (1858), Banjarmasin (1859), Bengkulu (1859), Perang Aceh (1873-1904), dan Lombok (1894-1905).

Menjelang akhir abad 19, pembulatan kekuasaan colonial atas seluruh wilayah Indonesia hampir dapat dikatakan terwujud meskipun mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia.  Pada permulaan abad ke-20 mulai tampak adanya lapisan terpelajar yang merupakan golongan paling maju di kalangan rakyat kita. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah colonial itu menghasilkan kaum terpelajar yang kemudian mengambil alih peranan perlawanan terhadap pemerintah jajahan. Suatu kenyataan adalah bahwa perlawanan yang terjadi pada masa-masa abad ke-17 hingga akhir abad ke-19, tidak memberikan hasil yang diinginkan  karena tidak adanya persatuan dalam menghadapi Belanda. Perlawanan itu terjadi secara terpisah-pisah (sporadis), tanpa adanya kesatuan gerakan yang serempak. Perlawanan dengan kekerasan senjata tidak selalu berhasil. Oleh karena itu, dicarilah upaya baru untuk mencapai kemerdekaan yaitu dengan menggunakan organisasi politik sebagai senjata.

 3.         Kebangkitan Nasional

Penderitaan, kemelaratan, dan kemiskinan, keadaan kesehatan yang menyedihkan dan buta huruf merajalela dalam masyarakat kita. Semua keadaan ini memberikan aspirasi kepada kebulatan tekad para pemimpin Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang bahagia. Demikianlah pada permulaan abad ke-20, kaum intelektual Indonesia yang mendapatkan pendidikan Barat mulai menyadari bahwa imperialisme digerakkan secara sistematis dan organisatoris pula. Kegagalan-kegagalan para pahlawan pada abad-abad yang lalu untuk mengusir penjajah menjadi pengalaman yang berharga dalam arti yang tidak untuk diulangi lagi.

Timbulnya kesadaran nasional didorong oleh beberapa faktor yang timbul di Indonesia sendiri. Sebagaimana disebutkan oleh George Mac Turnan Kahin dalam bukunya yang berjudul Nationalism and Revolution in Indonesia,faktor itu antara lain adalah penderitaan karena monopoli Kompeni dan Tanam Paksa. Selain itu, faktor ekstern juga semakin mempercepat timbulnya nasionalisme Indonesia. Adanya kejadian-kejadian yang bersamaan di Asia sebagai penolakan terhadap penetrasi bangsa barat, seperti perlawanan Filiphina terhadap Spanyol di bawah Joze Rizal (1898), berhasilnya Kemal Pasha di Turki (1918), aktivitas Partai Kongres di India (1855), berhasilnya Dr. Sun Yat Sen mendirikan Republik Cina (1911), kemenangan Jepang atas Rusia (1905).

Sebagai manifestasi nasionalisme Indonesia itu, pada tanggal 20 Mei 1908 dengan mengambil tempat di gedung STOVIA (School Tot Opleiding Voor Inlandsche Artsen) Batavia (setelah zaman Jepang nama Batavia diganti dengan nama Jakarta), didirikanlah suatu organisasi modern yang diberi nama Budi Utomo oleh para mahasiswa Stovia di bawah pimpinan calon dokter Sutomo. Pendirian organisasi ini sebenarnya untuk merealisasikan ide dari Wahidin Sudiro Husodo yang ingin mendirikan “Studie  Fonds” bagi kepentingan anak-anak Jawa yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena masalah ekonomi. Tujuan dari Budi Utomo sebagaimana yang disebutkan dalam anggaran dasarnya, antara lain adalah de harmonische ontwikkeling van land en volk van Java en Madura, yang artinya perkembangan yang harmonis dari tanah dan bangsa Jawa dan Madura.

Di samping organisasi yang bergerak di bidang politik, sosial-budaya, terdapat juga organisasi yang bergerak di bidang ekonomi dengan dasar agama islam, yang bernama Sarikat Dagang Islam namun kemudian diganti dengan Sarikat Islam. Latar belakang berdirinya Sarikat Islam antara lain karena kegagalan Budi Utomo untuk menjangkau keanggotaannya sampai pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Pada mulanya Budi Utomo bersifat kedaerahan dan kekotaan serta bersikap moderat (kooperatif) terhadap pemerintah Belanda.

Pada permulaan perkembangan Sarikat Islam itu, pengaruh Tjokroaminoto sangat menentukan. Selanjutnya perkembangan Sarikat Islam tidaklah dapat berjalan lancar dan harmonis. Hal ini disebabkan oleh timbulnya pertentangan ke dalam, yaitu pertentangan dalam pimpinan Sarikat Islam. Lebih-lebih setelah pengaruh komunisme masuk ke dalam tubuh Sarikat Islam. Timbulnya aliran komunis ini bermula dengan berdirinya Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV) yang didirikan pada bulan Maret 1914 di Semarang oleh H.F.J.M Sneevliet. Perpecahan dalam tubuh Sarikat Islam akhirnya tidak dapat dihindari lagi. Pada tahun 1921, sesudah kongres di Surabaya, lahirlah Sarikat Islam Merah yang kemudian menjadi Sarikat Rakyat. Sementara itu, ISDV pun mengalami perpecahan yaitu sayap kanan partai ini yang berada di bawah pimpinan Amir Dahlan (P.F. Dahler). Sedangkan sayap kiri partai ISDV sejak 23 Mei 1920 memakai nama Partai Komunis di Hindia (pada tahun 1923 Partai Komunis di Hindia berubah menjadi Partai Komunis Indonesia- PKI). Akhirnya PKI melancarkan pemberontakan pada tahun 1926/1927, namun mengalami kegagalan.

Kesadaran nasional berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman. Partai Nasional Indonesia  (PNI) didirikan di Bandung (1927). Tujuan PNI adalah mencapai kemerdekaan. Tujuan itu kemudian mengilhami kesadaran kaum muda untuk menggalang persatuan nasional. Atas usaha kaum muda yang dipelopori oleh Sugondo Djojopuspito, Muh. Yamin, Wongsonegoro, Kuntjoro Purbopranoto, Assaat, mereka berhasil menyelenggarakan Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah pemuda sebagai berikut:

Pertama        : Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia.

Kedua           : Kami putra dan putrid Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.

Ketiga           : Kami putra dan putrid Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Sumpah Pamuda ini merupakan tahap pematangan kesadaran nasional Indonesia yang kemudian mencapai puncaknya dalam bentuk Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

 B.       TEORI ASAL MULA PANCASILA

AT. Soegito (1999: 29-33) menjelaskan bahwa Notonagoro ketika membahas asal mula Pancasila dasar  filsafat Negara mengatakan bahwa pembicaraan mengenai asal mula Pancasila memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat atau dasar keohanian negara.

Segala sesuatu ciptaan atau makhluk yang berada di dalam waktu, pasti memiliki proses penjadian, artinya dulunya tidak ada lalu menjadi ada, sehingga dapat dikatakan mempunyai permulaan. Proses menjadinya ada itu disebabkan oleh sesuatu yang lain yang dinamakan asal mula. Pancasila sebagai dasar filsafat Negara pernah tidak ada, maka mempunyai hal lalin yang mengadakan, asal mula atau sebab pula. Pancasila itu terdapat dalam hukum dasar Negara yang tertinggi, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan naskah penjelasan dari proklamasi kemerdekaan.

Menjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat Negara tentu saja bersamaan dengan waktu ditetapkannya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, sekalipun asal mulanya lebih tua. Kedua-duanya sama-sama mempunyai sejarah. Untuk pertama kalinya Pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945, yang terkenal dengan Jakarta-Charter (Piagam Jakarta), akan tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia Merdeka yang akan didirikan, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Diperuntukkan kepada Pancasila sebagai dasar filsafat Negara, maka kita mendapatkan asal mula- asal mula sebagai berikut : asal mula langsung dan asal mula tidak  langsung. Pembagian asal mula langsung dan tidak langsung didasarkan atas hubungannya dengan proses menjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat Negara. Asal mula langsung meliputi pembahasan-pembahasan menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan yang menunjukkan aspek langsung menjadinya pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan asal mula tidak langsung lebih menunjuk pada aspek bahan dalam dimensi historis masa lampau khususnya yakni sebelum kemerdekaan, tidak dihubungkan secara langsung dengan proses pembahasannya di sekitar proklamasi.

Asal mula langsung dari Pancasila dasar filsafat Negara dibedakan :

  • Causa materialis (asal mula bahan)

Ialah berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya sehingga pada hakikatnya nilai-nilai yang menjadi unsure-unsur Pancasila adalah digali dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat kebudayaan dan nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Dengan demikian asal mula bahan atau causa materialis dari Pancasila adalah pada bangsa Indonesia sendiri yang berupa kepribadian dan pandangan hidup. Tetapi perlu mendapatkan catatan bahwa nilai-nilai yang terdapat pada kelima sila Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang ideal, sedangkan yang dianggap tidak ideal tidak diakomodasikan.

  • Causa formalis (asal mula bentuk atau bangun)

Yang dimaksudkan adalah bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pendukung asal mula bentuk dari pancasila adalah Soekarno dan Hatta ditambah dengan anggota BPUPKI selain sebagai Pembentuk Negara mengatasnamakan wakil bangsa Indonesia, juga  telah merumuskan dan membahas Pancasila yang berkaitan bentuk rumusan dan nama Pancasila.

  • Causa efisien (asal mula karya)

Ialah asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara setelah melalui pembahasan dalam siding-sidangnya.

  • Causa finalis (asal mula tujuan)

Adalah tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada kausa finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula sambungan. Asal mula sambungan penghubung antara asal mula bentuk(causa formalis) yakni Panitia Sembilan, termasuk Soekarno- Hatta, anggota-anggota BPUPKI, anggota-anggota PPKI, yang merumuskan rancangan Pembukaan UUD 1945 dan yang menerima dengan pearubahan rancangan tersebut (A.T. Soegito, 1999, 25; Kaelan, 1999: 53-55)

1.      Asal mula Pancasila secara budaya

Sunoto (1984) melalui kajian filsafat Pancasilanya menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan meareka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama dan kebudayaan pada umumnya. (Sunoto, 1984: 1). Dengan rinci Sunoto menunjukkan fakta historis, diantaranya adalah :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa : bahwa di Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab : bahwa bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama  manusia.
  3. Persatuan Indonesia : bahwa bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya guyub, rukun, bersatu, dan kekeluargaan.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan : bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita.
  5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia : bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat social dan berlaku adil terhadap sesama.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, maka nilai-nilai kehidupan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila, namun pada kenyataannya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila telah dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kita praktekkan hingga sekarang. Hal ini berarti bahwa semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah ada dalam kehidupan rakyat Indonesia sejak zaman nenek moyang.

 

2. Teori nilai budaya

Bangsa Indonesia mengakui bahwa Pancasila telah ada dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sejak bangsa Indonesia itu ada. Keberadaan Pancasila masih belum terumuskan secara sistematis seperti sekarang yang dapat kita lihat. Pancasila pada masa tersebut identik dengan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa Indonesia sebagai nilai budaya. Nilai budaya merupakan pedoman hidup bersama yang tidak tertulis dan merupakan kesepakatan bersama yang diikuti secara suka rela.

Nilai budaya merupakan suatu upaya untuk menjawab persoalan-persoalan yang cukup vital dalam kehidupan manusia. Nilai budaya merupakan cara manusia menjawab baik secara pribadi atau masyarakat terhadap masalah-masalah yang mendasar di dalam hidupnya. Nilai tersebut merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. (Koentjaraningrat, 1974: 32). Nilai budaya akan mempengaruhi pandangan hidup, sistem normatif moral dan seterusnya hingga akhirnya pengaruh itu sampai pada hasil tindakan manusia.

Nilai budaya dengan masing-masing orientasinya akan mempengaruhi pandangan hidup. Pandangan hidup adalah sesuatu yang dipakai oleh masyarakat dalam menentukan nilai kehidupan. Pandangan hidup sebenarnya meliputi bagaimana masyarakat memandang aspek hubungan dalam hidup dan kehidupan yakni hubungan manusia dengan yang transenden, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan sesame makhluk lain. Dalam bahasa Notonagoro dikenal istilah-istilah kedudukan kodrat, susunan kodrat, sifat kodrat manusia. Dari sini dapat disimpulkan bahwa manusia mempunyai tiga kecenderungan mendasar yaitu theo-genetis, bio-genetis, dan sosio-genetis.

1.    Asal mula pancasila secara formal

A.T. Soegito (1999: 32) dengan mengutip beberapa sumber bacaan menjelaskan bahwa mengenal diri sendiri berarti mengetahui apa yang dapat dilakukannya, dan tak seorang pun akan tahu apa yang dapat dilakukannya sebelum dia mencoba, satu-satunya petunjuk yang dapat ditemukan untuk mengetahui sesuatu yang dapat dilakukan manusia adalah dengan mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh manusia yang terdahulu. Oleh karena itu, nilai sejarah terletak pada kenyataan bahwa ia mengajarkan apa yang telah dilakukan oleh manusia dan dengan demikian apa sesungguhnya manusia. Tanpa mengetahui sejarah, seseorang tidak dapat memperoleh pengertian kualitatif dari gejala-gejala sosial yang ada. Secara rinci Sartono Kartodirdjo menjelaskan bahwa fungsi pengajaran sejarah nasional Indonesia meliputi : 1. Membangkitkan perhatian serta minat kepada sejarah tanah airnya; 2. Mendapatkan inspirasi dari cerita sejarah; 3. Memupuk alam pikiran ke arah kesadaran sejarah; 4. Memberi pola pikiran ke arah kesadaran sejarah; 5. Mengembangkan pikiran penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang terkait dengan Pancasila, Dardji Darmodihardjo mengajukan kesimpulan bahwa nilai-nilai Pancasila telah menjiwai tonggak-tonggak sejarah nasional Indonesia yaitu 1. Cita- cita luhur bangsa Indonesia yang diperjuangkan untuk menjadi kenyataan; 2. Perjuangan bangsa Indonesia tersebut berlangsung berabad-abad, bertahap dan menggunakan cara yang bermacam-macam; 3. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dijiwai oleh pancasila; 4. Pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945; 5. Empat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945; paham negara persatuan, negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara berdasarkan kedaulatan rakyat, negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; 6. Pasal-pasal UUD 1945 merupakan uraian terperinci dari pokok-pokok yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 yang berjiwakan Pancasila; 7. Maka penafsiran sila-sila pancasila harus bersumber, berpedoman dan berdasar kepada Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. (Dardji Darmodihardjo, 1978: 40).

Secara historis rumusan- rumusan Pancasila dapat dibedakan dalam tiga kelompok (Bakry, 1998: 20) :

  1. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan tahap pengusulan sebagai dasar negara Republik Indonesia, termasuk Piagam Djakarta.
  2. Rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar filsafat Negara Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan.
  3. Beberapa rumusan dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

C.       MASA PENGUSULAN

Dalam sidang teikuku Gikoi (Parlemen Jepang) pada tanggal 7 September 1944, perdana menteri Jepang Jendral Kuniaki Koisi, atas nama pemerintah Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945, sebagai janji politik. Sebagai realisasi janji ini, pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai). Badan ini baru terbentuk pada tanggal 29 April 1945.

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Gunseikan (Kepala Pemerintahan bala tentara Jepang di Jawa), dengan susunan sebagai berikut Ketua Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat, ketua muda Ichibangase Yosio (anggota luar biasa, bangsa Jepang), Ketua Muda R. Panji Soeroso (merangkap Tata Usaha), sedangkan anggotanya berjumlah 60 orang tidak termasuk ketua dan ketua muda.

Adanya badan ini memungkinkan bangsa Indonesia dapat mempersiapkan kemerdekaannya secara legal, untuk merumuskan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka. Oleh karena itu, peristiwa ini dijadikan sebagai suatu tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya.

Badan penyelidik ini mengadakan sidang hanya dua kali. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945.

1.    Masa Sidang Pertama BPUPKI

Pada sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 M. Yamin mengemukakan usul yang disampaikan dalam pidatonya yang berjudul asas dan dasar negara Kebangsaan Indonesia di hadapan sidang lengkap BPUPKI. Beliau mengusulkan dasar negara bagi Indonesia Merdeka yang akan dibentuk meliputi Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri Ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.

Selain usulan dalam bentuk pidato, usulan M. Yamin juga disampaikan dalam bentuk tertulis tentang lima asas dasar negara dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbeda rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan isi pidatonya. Rumusannya yang tertulis adalah sebagai berikut :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
  2. Kebangsaan Persatuan Indonesia,
  3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tangaal 31 Mei 1945 Soepomo mengusulkan perihal yang pada dasarnya bukan dasar negara merdeka, akan tetapi tentang paham negaranya yaitu negara yang berpaham integralistik. Soepomo mengusulkan tentang dasar pemikiran negara nasional bersatu yang akan didirikan harus berdasarkan atas pemikiran integralistik tersebut yang sesuai dengan struktur sosial Indonesia sebagai ciptaan budaya bangsa Indonesia yaitu: struktur kerohanian dengan cita-cita untuk persatuan hidup, persatuan kawulo gusti, persatuan dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya.

Syarat mutlak bagi adanya negara menurut Soepomo adalah adanya daerah, rakyat, dan pemerintahan. Mengenai dasar dari negara Indonesia yang akan didirikan, ada tiga persoalan yaitu:

1. Persatuan negara, negara serikat, persekutuan negara,

2. Hubungan antara negara dan agama,

3. Republik atau monarchie.

Pada hari berikutnya, tanggal 1 juni 1945 Ir. Soekarno juga mengusulkan lima dasar bagi negara Indonesia yang disampaikan melalui pidatonya mengenai Dasar Indonesia merdeka. Lima dasar itu atas petunjuk seseorang ahli bahasa yaitu Mr. M. Yamin. Lima dasar yang diajukan Bung Karno ialah Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau perikemanusiaa, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan yang berkebudayaan. Lima rumusan tersebut menurutnya dapat diringkas menjadi tiga rumusan yang diberi nama Tri-Sila yaitu dasar pertama, kebangsaan dan perikemanusiaan (nasionalisme dan internasionalisme) diringkas menjadi satu diberi nama sosio-nasionalisme. Dasar kedua, demokrasi dan kesejahteraan diringkas menjadi menjadi satu dan biberi nama sosio-demokrasi. Sedangkan dasar yang ketiga, ketuhanan yang berkebudayaan yang menghormati satu sama lain disingkat menjadi ketuhanan.

Setelah selesai masa sidang pertama, dengan usulan dasar negara baik dari M. Yamin dan Soekarno, dan paham negara integralistik dari Soepomo maka untuk menampung perumusan-perumusan yang bersifat perorangan, dibentuklah panitia kecil penyelidik usul-usul yang terddiri atas Sembilan orang yang diketuai oleh Soekarno, yang kemudian disebut dengan panitia Sembilan.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil merumuskan Rancangan pembukaan Hukum Dasar, yang oleh Mr. M. Yamin dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Di dalam rancangan pembukaan alinea keempat terdapat rumusan Pancasila yang tata urutannya tersusun secara sistematis:

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Selain itu, dalam piagam Jakarta pada alenia ketiga juga memuat rumusan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang pertama berbunyi “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”. Kalimat ini merupakan cetusan hati nurani bangsa Indonesia yang diungkapkan sebelum Proklamasi kemerdekaan, sehingga dapat disebut sebagai declaration of Indonesian Independence.

Rumusan secara lengkap pembukaan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar atau Piagam Jakarta adalah sebagai berikut:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.    Masa Sidang Kedua BPUPKI

Masa sidang kedua BPUPKI yaitu pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945 merupakan masa sidang penentuan perumusan dasar negara yang akan merdeka sebagai hasil kesepakatan bersama. Anggota BPUPKI dalam masa sidang kedua ini ditambah enam orang anggota baru. Sidang lengkap BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 menerima hasil panitia kecil atau panitia Sembilan yang disebut dengan piagam Jakarta. Disamping menerima hasil rumusan Panitia Sembilan dibentuk juga panitia-panitia Hukum Dasar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok panitia perancang Hukum Dasar yaitu:

1)      Panitia Perancang Hukum Dasar diketuai oleh Ir. Soekarno dengan anggota yang berjumlah 19 orang,

2)      Panitia Pembela Tanah Air dengan ketua Abikusno Tjokrosujoso beranggotakan 23 orang,

3)      Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan ketua Moh. Hatta bersama 23 orang anggota.

Panitia perancang Hukum Dasar kemudian membentuk lagi paniti a kecil Perancang Hukum Dasar yang dipimpin oleh Soepomo. Panitia-panitia kecil itu dalam rapatnya tanggal 11 dan 13 Juli 1945 telah menyelesaikan tugasnya menyusun Rancangan Hukum Dasar. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 1945 sidang BPUPKI mengesahkan naskah rumusan panitia Sembilan yang dinamakan Piagam Jakarta sebagai Rancangan Pembukaan Hukum Dasar, dan pada tanggal 16 Juli 1945 menerima seluruh Rancangan Hukum Dasar yang sudah selesai dirumuskan dan di dalamnya juga memuat Piagam Jakarta sebagai pembukaan.

Hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 17 Juli 1945, hanya merupakan sidang penutupan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia secara resmi. Dengan berakhirnya sidang ini maka selesailah tugas badan tersebut, yang hasilnya akan dijadikan dasar bagi negara Indonesia yang akan dibentuk sesuai dengan janji Jepang. Sampai akhir sidang BPUPKI ini rumusan Pancasila dalam sejarah perumusannya ada empat macam:

1)      Rumusan pertama Pancasila adalah usul dari Muh. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu usul pribadi dalam bentuk pidato,

2)      Rumusan kedua Pancasila adalah usul Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yakni usul pribadi dalam bentuk tertulis,

3)      Rumusan ketiga Pancasila usul bung Karno tanggal 1 Juni 1945, usul pribadi dengan nama Pancasila,

4)      Rumusan keempat Pancasila dalam piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, hasil kesepakatan bersama pertama kali.

3.    Masa Proklamasi Kemerdekaan

Pada tanggal 9 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang, dan kemudian dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Zyunbi Iinkai), yang sering disebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Soekarno diangkat sebagai ketua dan Moh. Hatta sebagai wakilnya. PPKI penting sekali fungsinya, apalagi setelah proklamasi keanggotaannya disempurnakan. Badan yang mula-mula bersifat badan buatan Jepang untuk menerima hadiah kemerdekaan, namun setelah takhluknya Jepang pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, dan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia kemudian mempunyai sifat sebagai badan nasional Indonesia. Dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu maka janji Jepang tidak terpenuh, dan bangsa Indonesia bebas menentukan konsep-konsep dasar negara Republik Indonesia dengan pola piker bangsa Indonesia sendiri.

Setelah PPKI bekerja keras tanpa mengenal lelah dan dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia khususnya pemuda-pemuda Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 di gedung Pegangsaan 56 Jakarta, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Bung Karno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia dalam pidato proklamasi. Adapun naskah proklamasi yang merupakan bagian dari pidato proklamasi itu adalah sebagai berikut:

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945

Atas nama Bangsa Indonesia

                                                           Soekarno – Hatta

Meskipun Pancasila secara formal belum menjadi dasar negara Indonesia, namun unsure-unsur sila-sila Pancasila yang dimiliki bangsa Indonesia telah menjadi dorongan perjuangan bangsa Indonesia pada masa silam. Pada saat proklamasi semua kekuatan dari berbagai lapisan masyarakat bersatu dan siap mempertahankan  serta mengisi kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah revolusi Pancasila.

Sehari setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, diadakan sidang pleno PPKI untuk membahas Naskah Rancangan Hukum Dasar yang akan ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar (1945). Tugas PPKI semula hanya memeriksa hasi sidang BPUPKI, kemudian anggotanya disempurnakan. Penambahan keanggotaan ini menyempurnakan kedudukan dan fungsi yang sangat penting sebagai wakil bangsa Indonesia dalam membentuk negara Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Dalam sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan menetapkan (Kaelan, 1993: 43-45) :

  1. Piagam Jakarta yang telah diterima sebagai rancangan Mukaddimah Hukum Dasar oleh BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 dengan beberapa perubahan, disahkan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
  2. Rancangan Hukum Dasar yang telah diterima oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 setelah mengalami berbagai perubahan, disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
  3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama, yaitu Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.
  4. Menetapkan berdirinya Komite Nasional sebagai Badan Musyawarah darurat.

Dengan disahkan dan ditetapkan Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD 1945, maka lima dasar yang diberi nama Pancasila tetap tercantum di dalamnya. Hanya saja sila Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, atas prakarsa Drs. Moh. Hatta. Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai rumusan kelima dalam sejarah perumusan Pancasila, dan merupakan rumusan pertama yang diakui sebagai dasar filsafat negara secara formal.

D.       DINAMIKA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dalam sejarah perkembangannya mengalami tiga kali perubahan hukum dasarnya. Dalam perubahan hukum dasar tersebut, Pancasila tetap berlaku sebagai dasar filsafat negara, walaupun dengan rumusan yang berbeda namun inti mutlaknya tetap sama yaitu: Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

1.    Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949

Dalam Negara Republik Indonesia Serikat, Pancasila tetap menjadi dasar filsafat negara, yang terkandung dalam Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 alinea ketiga, sedangkan sistem pemerintahannya menggunakan sistem cabinet parlementer, yang berlaku mulai 27 Desember 1949, rumusannya adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, Peri kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, Keadilan Sosial.

Adapun rumusan Mukaddimah KRIS 1949 secara lengkap adalah sebagai berikut:

“Kami Bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam perjuangan kemerdekaan, dengan senantiasa berhati teguh berniat menduduki hak-hidup sebagai bangsa yang merdeka berdaulat.

Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan yang telah sampai kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republic federasi, berdasarkan pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

Untuk mewujudkan kebahagiaan kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.”

Negara Republik Indonesia serikat beserta Mukaddimah KRIS 1949 berlaku sangat pendek sekali, karena memang tidak sesuai dengan jiwa proklamsi kemerdekaan yang menghendaki negara kesatuan, tidak menginginkan negara dalam suatu negara, sehingga beberapa negara bagian meleburkan diri lagi dengan Republik Indonesia. Kesemuanya ini merupakan bukti semangat kekeluargaan dan kebersamaan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan yang dijiwai Pancasila tetap ada dalam diri bangsa Indonesia, walaupun Belanda memecah belah melalui pembentukan negara-negara bagian, dalam mengakui Indonesia merdeka. Semangat kekeluargaan dan kebersamaan itu terlihat adanya penetapan Presiden Republik Indonesia Serikat tentang penggabungan negara-negara bagian ke Republik Indonesia.

Kenyataan ini membuktikan bahwa dengan jiwa proklamasi yang dilandasi Pancasila, bangsa Indonesia menghendaki adanya persatuan dan kesatuan. Untuk melaksanakan keinginan bangsa ini, maka disusunlah Piagam Persetujuan antara Pemerintahan Republik Indonesia Serikat yang sekaligus mewakili negara bagian Indonesia Timur dan Sumatera Timur dengan Republik Indonesia, pada tanggal 19 Mei 1950. Dalam piagam tersebut dinyatakan menyetujui dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan negara kesatuan, sebagai penjelmaan dari Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Tindak lanjut persetujuan ini terbentuklah negara kesatuan dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tanggal 17 Agustus 1950, dengan demikian berlakunya Mukaddimah KRIS 1949 ini hanya sampai tanggal 19 Agustus 1950 saat mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

2.    Mukaddimah UUDS 1950

Perubahan kedua ketatanegaraan Indonesia adalah pada tahun 1950, yaitu bentuk negara serikat menjadi negara kesatuan lagi, dengan sistem cabinet parlementer. Dalam perubahan kedua ini, Pancasila juga sebagai dasar filsafat negara termuat dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Adapun rumusan Mukaddimah UUDS 1950 secara lengkap adalah sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu adil dan makmur.

Dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah tingkatan sejarah dan berbahagia dan luhur.

Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami dalam suatu piagam negara yang berbentuk republic-kesatuan, berdasarkan pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.”

Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959, yang berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali.

Dalam UUDS 1950 yang berlandaskan Pancasila mewujudkan negara kesatuan, akan tetapi sistem pemerintahannya menggunakan sistem parlementer yang tidak cocok dengan jiwa Pancasila, sehingga kabinetnya jatuh bangun, yang rata-rata umur setiap cabinet hanya lebih kurang 1 tahun. Dari tahun 1950 sampai 1959 telah terjadi penggantian cabinet sebanyak 7 kali. Cabinet-kabinet selama pelaksanaan UUDS 1950 adalah:

  1. Kabinet Natsir, mulai tanggal 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951.
  2. Kabinet Sukiman mulai tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952.
  3. Kabinet Wilopo mulai tanggal 3 April 1952 sampai dengan 1 Agustus 1953.
  4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I mulai tanggal 1 Agustus 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955.
  5. Kabinet Burhanuddin Harahap mulai tanggal 12 Agustus 1955 sampai dengan 24 Maret 1956.
  6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II mulai tanggal 24 Maret 1956 sampai dengan 9 April 1957.
  7. Kabinet Djuanda mulai tanggal 9 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959.

3. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan 25 Desember 1955 untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam Dewan Konstituante yang akan membentuk Undang-Undang Dasar Baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Konstituante sebagai Dewan Penyusun Undang-Undang Dasar dalam sidangnya sejak tahun 1956 sampai tahun 1959 belum berhasil mencapai kesepakatan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Pihak-pihak yang berbeda-beda pendapatnya tidak ada yang mencapai suara dua pertiga dari jumlah anggota Konstituante. Dengan keadaan yang demikian itu Presiden Soekarno berusaha mencari jalan keluar dengan menyampaikan amanatnya pada tanggal 22 April 1959 yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar Dasar 1945.

Kebijakan Presiden Soekarno dengan dukungan dari sebagian besar rakyat Indonesia mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini dimaksudkan untuk mempertahankan negara kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

Diktum Dekrit Presiden itu adalah:

  1. Menetapkan Pembubaran
  2. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit, dan tidak berlaku lagi UUDS 1950.
  3. Menetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

4.    Rumusan Pancasila dalam Masyarakat

Dengan kembali ke UUD 1945 maka secara formal rumusan Pancasila yang digunakan adalah seperti yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, akan tetapi dalam kalangan masyarakat luas menggunakan rumusan lain yang tidak seperti dalam Pembukaan UUD 1945 maupun dalam Mukaddimah UUDS 1950. Rumusan dalam masyarakat itu sudah ada sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang dipelajari juga di pendidikan formal, rumusannya hampir sama dengan yang terkandung dalam Mukaddimah UUDS 1950, hanya sila keempat dirumuskan “Kedaulatan Rakyat”. Rumusan keseluruhannya adalah sebagai berikut:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Perikemanusiaan
  3. Kebangsaan
  4. Kedaulatan Rakyat
  5. Keadilan Sosial

Rumusan dalam masyarakat ini merupakan rumusan ketujuh dalam sejarah perumusan Pancasila. Rumusan Pancasila ini tidak begitu jelas dari mana asalnya, namun demikian sekitar tahun 1959 banyak dituliskan pada tugu-tugu halaman kecamatan maupun kantor kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila itu memang betul-betul terlekat dalam hati rakyat Indonesia.

5.    Masa Pemantapan Pancasila

Proses perkembangan selanjutnya setelah berlaku kembali UUD 1945, rumusan Pancasila yang digunakan belum ada keseragaman, ada yang menggunakan rumusan-rumusan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945,, ada juga yang menggunakan rumusan Pancasila yang terkandung dalam Mukaddimah UUDS 1950, ada juga yang menggunakan rumusan Pancasila seperti yang berlaku dalam masyarakat. Dalam rangka penertiban keadaan yang demikian itu dikeluarkan Instruksi Presiden no. 12, tanggal 13 April 1968, yang menetapkan bahwa rumusan Pancasila Dasar Filsafat Negara, tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-silanya adalah sebagaimana yang termuat dalam pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian jelaslah secara formal rumusan Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berlaku kembali sebenarnya sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan berdasarkan Instruksi Presiden no. 12 tanggal 13 April 1968 ini maka rumusan Pancasila yang sah dan benar dalam arti hukum atau secara formal adalah Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Rumusan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan rumusan hasil kesatuan pandangan bagi bangsa Indonesia tentang kesatuan rumusan Pancasila, yang kemudian menjadi pedoman rumusan Pancasila yang sah.

E.       PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Bangsa Indonesia mempunyai dasar negara yang digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri dan bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara inilah yang sering disebut sebagai Dasar Falsafah Negara (Philisofiche Gronslag). Pancasila dalam pengertian ini merupakan suatu dasar, nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan suatu negara. Konsekuensi dari kedudukan Pancasila ini maka seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama semua peraturan perundang-undangan diderivasikan dan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila dalam kedudukannya ini berarti pula sebagai sumber  dari segala sumber hukum bagi negara Indonesia yang mengatur secara konstitusional negara Republik Indonesia tersebut beserta seluruh unsure-unsurnya yaitu rakyat, wilayah dan pemerintahan.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau UUD, maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum. Seluruh bangsa Indonesia tak terkecuali dengan demikian wajib mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Indonesia, ia tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945 yang diwujudkan lebih lanjut di dalam pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikonkrietisasikan dalam pasal-pasal UUD 1945 maupun dalam hukum positif lainnya. Konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini lebih lanjut dapat dirinci sebagai berikut: Pertama; Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Kedua; Pancasila sebagai dasar negara meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. Ketiga; Pancasila sebagai dasar negara mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara Indonesia. Keempat; Pancasila sebagai dasar negara mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah maupun para penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

BAB III

PENUTUP

1. SIMPULAN

Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia berlalu dengan melewati suatu proses waktu yang sangat panjang. Dalam proses waktu yang panjang itu dapat dicatat kejadian-kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perjuangan.

Dan Dasar Negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah Negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar Negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Replubik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan Negara dan seluruh kehidupan Negara Replubik Indonesia.

2.    SARAN

Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia berlalu dengan melewati suatu proses waktu yang sangat panjang. Dalam proses waktu yang panjang itu dapat dicatat kejadian-kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perjuangan. Sudah sepantasnya kita menghargai perjuangan para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia hingga kita bisa menikmatinya di masa sekarang. Jangan sekali-kali merupakan sejarah perjuangan bangsa. Karena tanpanya, kita tidak bias hidup enak seperti sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Darmodiharjo, Darji. 1982. Pancasila dalam Beberapa Perspektif. Jakarta: Aries Lima

Tim Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2005. Pendidikan Pancasila. Jakarta: Universitas Terbuka

Winatapura, Udin. S, dkk. 2008. Buku Materi dan Pembelajaran Pkn SD. Jakarta: Universitas Terbuka.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: